Tulang Bawang Barat, 30 Januari 2025 – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer R2 dan R3 se-Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka menuntut kejelasan status dan kesejahteraan, khususnya terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Dipimpin oleh Aryan Romadon dan Nurmanto sebagai koordinator lapangan, aksi ini diikuti sekitar 200 peserta yang membawa spanduk dan melakukan orasi. Mereka menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya meminta pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat tenaga honorer dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu, menolak rekrutmen CPNS sebelum honorer R2 dan R3 tuntas diangkat, serta mengusulkan agar anggaran PPPK penuh waktu ditanggung oleh pemerintah pusat, bukan daerah.
Selain itu, mereka menyoroti sistem seleksi PPPK tahap pertama tahun 2024 yang dinilai tidak adil bagi tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari lima tahun karena tidak adanya afirmasi pengalaman kerja. Para peserta aksi juga menolak regulasi PPPK paruh waktu yang diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan berpotensi merugikan tenaga honorer.
Massa aksi bergerak dari Lapangan Kelurahan Panaragan Jaya menuju Kantor Pemkab Tulang Bawang Barat, di mana mereka melakukan audiensi dengan sejumlah pejabat daerah, termasuk Pj. Sekda Dra. Bayana, M.Si, Asisten III M. Rasidi, S.H., M.M, Kepala Inspektorat Perana Putra, S.H., M.H, dan Kepala BKPSDM Pria Hutama, S.E., M.M. Dalam pertemuan ini, pihak Pemkab menyatakan akan mengupayakan pengangkatan tenaga honorer sesuai mekanisme Kemenpan RB serta segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang tidak membebani APBD daerah.
Setelah berdialog dengan Pemkab, massa aksi bergerak ke Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka disambut oleh sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, termasuk Partai Demokrat, Gerindra, PKB, Perindo, Nasdem, dan PKS. Dalam audiensi ini, DPRD dan Pemkab sepakat menjamin bahwa tidak akan ada sanksi bagi tenaga honorer yang ikut serta dalam aksi, serta memastikan bahwa mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK tidak akan dirumahkan.
Aksi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Para peserta berharap perjuangan mereka mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat agar tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak.
Tags
Lampung